Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN Klaster I Tanya Jawab Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. JKN Jaminan Kesehatan Nasional adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Berikut adalah pertanyaan pertanyaan yang sering diajukan Frequently Asked QuestionsFAQ terkait dengan Program JKN. Origin. Apa Latar Belakang dan Tujuan JKN Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. UUD 1. 94. 5 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pada UUD 1. 94. 5 Perubahan, Pasal 3. Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah menjalankan UUD 1. UU No 4. 0 Tahun 2. Jakarta, 5 Desember 2017 Holding BUMN Industri Pertambangan resmi dibentuk pekan lalu di Jakarta 27112017, dengan PT Indonesia Asahan Aluminium Inalum menjadi. Pemerintah kembali membuka penerimaan CPNS untuk gelombang II di tahun ini. Lokasi Tes Kompetensi Bidang SDM Program Keluarga Harapan PKH 2017 telah diumumkan melalui laman resmi Kementerian Sosial, httpswww. Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam UU No 3. 6 Tahun 2. Kesehatan juga ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sesuai dengan UU No 4. Tahun 2. 00. 4, SJSN diselenggarakan dengan mekanisme Asuransi Sosial dimana setiap peserta wajib membayar iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta danatau anggota keluarganya. Dalam SJSN, terdapat Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya. IMG_20170926_193617.jpg' alt='Artikel Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Di' title='Artikel Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Di' />Sebelum JKN, pemerintah telah berupaya merintis beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, antara lain Askes Sosial bagi pegawai negeri sipil PNS, penerima pensiun dan veteran, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan JPK Jamsostek bagi pegawai BUMN dan swasta, serta Jaminan Kesehatan bagi TNI dan Polri. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, sejak tahun 2. Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, yang awalnya dikenal dengan nama program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin JPKMM, atau lebih populer dengan nama program Askeskin Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin. Kemudian sejak tahun 2. Jaminan Kesehatan Masyarakat Jamkesmas. Seiring dengan dimulainya JKN per 1 Januari 2. Askes PNS, JPK Jamsostek, TNI, Polri, dan Jamkesmas, diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan. Sama halnya dengan program Jamkesmas, pemerintah bertanggungjawab untuk membayarkan iuran JKN bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran PBI. Bagaimana Prinsip Pelaksanaan Program JKNSesuai dengan UU No 4. Tahun 2. 00. 4 tentang SJSN, maka Jaminan Kesehatan Nasional dikelola dengan prinsip Gotong royong. Dengan kewajiban semua peserta membayar iuran maka akan terjadi prinsip gotong royong dimana yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin. Nirlaba. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak diperbolehkan mencari untung. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil pengembangannya harus dimanfaatkan untuk kepentingan peserta. Keterbukaan, kehati hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip manajemen ini mendasari seluruh pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangan. Microsoft Works Free Download Torrent on this page. Portabilitas. Prinsip ini menjamin bahwa sekalipun peserta berpindah tempat tinggal atau pekerjaan, selama masih di wilayah Negara Republik Indonesia tetap dapat mempergunakan hak sebagai peserta JKNKepesertaan bersifat wajib. Agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Menjadi produsen modul surya terbesar dan berambisi untuk membangun pabrik solar cell di Indonesia, Len kini sedang membangun IPP Independent Power Producer di. Search the worlds information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what youre looking for. Penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Dana Amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan penyelenggara untuk dikelola sebaik baiknya demi kepentingan peserta. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar besar kepentingan peserta. Siapa saja yang menjadi peserta JKNSebagaimana telah dijelaskan dalam prinsip pelaksanaan program JKN di atas, maka kepesertaan bersifat wajib. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Peserta JKN terdiri dari Peserta Penerima Bantuan Iuran PBI dan Peserta Non Penerima Bantuan Iuran Non PBI. Peserta Penerima Bantuan Iuran PBIDalam Peraturan Pemerintah Nomor 1. Tahun 2. 01. 2 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, diantaranya disebutkan bahwa Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah berkoordinasi dengan Menteri danatau pimpinan lembaga terkait. Hasil pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik BPS diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri Sosial untuk dijadikan data terpadu. Data terpadu yang ditetapkan oleh Menteri Sosial dirinci menurut provinsi dan kabupatenkota dan menjadi dasar bagi penentuan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan. Menteri Kesehatan mendaftarkan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Untuk tahun 2. 01. Andrew Boyd Broadcast Journalism Pdf'>Andrew Boyd Broadcast Journalism Pdf. PBI JKN berjumlah 8. Basis Data Terpadu BDT hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS yang dilaksanakan pada tahun 2. BPS dan dikelola oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2. K. Namun demikian, mengingat sifat data kepesertaan yang dinamis, dimana terjadi kematian, bayi baru lahir, pindah alamat, atau peserta adalah PNS, maka Menteri Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1. Pemerintah Daerah untuk mengusulkan peserta pengganti yang jumlahnya sama dengan jumlah peserta yang diganti. Adapun peserta yang dapat diganti adalah mereka yang sudah meninggal, merupakan PNSTNIPOLRI, pensiunan PNSTNIPOLRI, tidak diketahui keberadaannya, atau peserta memiliki jaminan kesehatan lainnya. Disamping itu, sifat dinamis kepesertaan ini juga menyangkut perpindahan tingkat kesejahteraan peserta, sehingga banyak peserta yang dulu terdaftar sebagai peserta Jamkesmas saat ini tidak lagi masuk ke dalam BDT. Peserta Non Penerima Bantuan Iuran Non PBIYang dimaksud dengan Peserta Non PBI dalam JKN adalah setiap orang yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, yang membayar iurannya secara sendiri ataupun kolektif ke BPJS Kesehatan. Peserta Non PBI JKN terdiri dari Peserta penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu Setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah, antara lain Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, dan Pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja penerima upah. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, antara lain pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan lain sebagainya.